Sejarah Kerajaan Galuh: Jejak Peradaban Sunda Kuno di Tanah Jawa Barat

Sejarah Kerajaan Galuh merupakan bagian penting dari perjalanan panjang peradaban Nusantara, khususnya dalam pembentukan identitas masyarakat Sunda di Jawa Barat. Kerajaan ini tidak hanya berperan sebagai pusat kekuasaan politik, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan, agama, dan sistem sosial masyarakat Sunda kuno. Sayangnya, Kerajaan Galuh sering kali kalah populer dibandingkan Tarumanegara atau Majapahit, padahal pengaruhnya sangat besar dalam sejarah lokal dan nasional.

Dalam kajian historiografi Indonesia, Kerajaan Galuh dikenal sebagai kerajaan Hindu yang berkembang di wilayah timur Jawa Barat, terutama di kawasan yang kini meliputi Ciamis, Tasikmalaya, dan sekitarnya. Keberadaan Galuh berkaitan erat dengan Salakanegara dan Tarumanegara, serta kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah Kerajaan Sunda.

Artikel ini akan mengulas Sejarah Kerajaan Galuh secara komprehensif, mulai dari latar belakang kemunculan kerajaan-kerajaan awal seperti Salakanegara, proses berdirinya Kerajaan Galuh, masa kejayaan, hingga kemundurannya. Setiap pembahasan dilengkapi dengan referensi ilmiah dari buku sejarah dan jurnal akademik agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Salakanegara sebagai Awal Tradisi Kerajaan di Tanah Sunda

Sebelum membahas secara langsung Sejarah Kerajaan Galuh, penting untuk memahami keberadaan Kerajaan Salakanegara yang diyakini sebagai kerajaan paling awal di wilayah Jawa Barat. Salakanegara diperkirakan berdiri pada abad ke-2 Masehi dan disebut dalam naskah Wangsakerta, meskipun keabsahannya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan.

Salakanegara dianggap sebagai kerajaan bercorak Hindu awal yang menjadi fondasi munculnya kerajaan-kerajaan selanjutnya di Tatar Sunda. Struktur pemerintahan, sistem kepercayaan Hindu, serta konsep raja sebagai penguasa sakral mulai berkembang sejak masa ini. Walaupun bukti arkeologisnya terbatas, Salakanegara sering disebut sebagai pendahulu Tarumanegara dan Galuh.

Keberadaan Salakanegara menunjukkan bahwa wilayah Sunda telah mengenal sistem kerajaan dan hubungan dagang internasional sejak awal Masehi, terutama dengan India dan wilayah Asia Tenggara lainnya.

Salakanegara menjadi pondasi awal lahirnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa Barat, termasuk Galuh, baik dari segi politik maupun budaya.

Latar Belakang Berdirinya Kerajaan Galuh

Sejarah Kerajaan Galuh tidak dapat dilepaskan dari runtuhnya Tarumanegara pada abad ke-7 Masehi. Setelah kekuasaan Tarumanegara melemah, wilayahnya terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, salah satunya adalah Galuh di bagian timur dan Sunda di bagian barat.

Kerajaan Galuh diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dengan pusat pemerintahan di kawasan Sungai Citanduy. Letak geografis ini sangat strategis karena dekat dengan jalur perdagangan dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik kerajaan.

Pendiri Kerajaan Galuh sering dikaitkan dengan tokoh Wretikandayun, seorang bangsawan Sunda yang ingin memisahkan diri dari pengaruh Tarumanegara. Ia kemudian mendirikan kerajaan mandiri dengan sistem pemerintahan yang lebih terorganisasi.

Berdirinya Kerajaan Galuh merupakan bentuk reorganisasi politik pasca runtuhnya Tarumanegara dan menandai babak baru kekuasaan Sunda di Jawa Barat. Hal ini menunjukan Kerajaan Galuh memberikan dampak yang signipikan terhadap politik, sosial, dan ekonomi.

Sistem Pemerintahan dan Struktur Sosial Kerajaan Galuh

Dalam Sejarah Kerajaan Galuh, sistem pemerintahan bercorak monarki Hindu dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Raja dianggap sebagai wakil dewa di dunia, sehingga memiliki legitimasi religius yang kuat. Pemerintahan dijalankan dengan bantuan bangsawan dan pejabat kerajaan yang mengelola wilayah-wilayah tertentu.

Struktur sosial masyarakat Galuh terbagi dalam beberapa lapisan, yaitu golongan raja dan bangsawan, pendeta (brahmana), ksatria, serta rakyat biasa yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Sistem ini menunjukkan adanya pengaruh kuat kebudayaan Hindu-India dalam kehidupan sosial masyarakat Galuh.

Hukum adat dan nilai moral Hindu menjadi dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan, pewarisan, dan hubungan sosial.

Kerajaan Galuh memiliki sistem pemerintahan dan sosial yang terstruktur dengan baik, mencerminkan kemajuan peradaban Sunda kuno.

Masa Kejayaan Kerajaan Galuh

Puncak kejayaan dalam Sejarah Kerajaan Galuh terjadi ketika kerajaan ini mampu menjaga stabilitas politik dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan tetangga, termasuk Kerajaan Sunda. Masa ini ditandai dengan kemajuan di bidang pertanian, perdagangan, serta perkembangan seni dan sastra.

Kerajaan Galuh dikenal sebagai pusat kebudayaan Sunda, tempat berkembangnya bahasa Sunda Kuno dan tradisi lisan yang kelak diwariskan dalam bentuk naskah dan legenda. Kehidupan religius masyarakat juga berkembang dengan baik, ditandai dengan pembangunan tempat-tempat pemujaan Hindu.

Hubungan diplomatik dan pernikahan politik antara Galuh dan Sunda akhirnya menyatukan kedua kerajaan tersebut dalam satu dinasti, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Sunda-Galuh. Masa kejayaan Galuh menunjukkan kemampuan kerajaan ini dalam mengelola sumber daya dan budaya secara harmonis.

Hubungan Kerajaan Galuh dengan Kerajaan Sunda

Dalam perjalanan Sejarah Kerajaan Galuh, hubungan dengan Kerajaan Sunda mengalami pasang surut. Awalnya terjadi persaingan kekuasaan, namun seiring waktu hubungan tersebut berubah menjadi kerja sama politik melalui pernikahan antar keluarga kerajaan.

Penyatuan Galuh dan Sunda menciptakan stabilitas politik di wilayah Jawa Barat selama beberapa abad. Pemerintahan dijalankan secara bergantian atau berbagi kekuasaan, sehingga konflik internal dapat diminimalisasi.

Kerja sama ini memperkuat posisi Sunda-Galuh dalam menghadapi pengaruh kerajaan-kerajaan besar dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penyatuan Galuh dan Sunda merupakan strategi politik yang berhasil menjaga keberlangsungan kekuasaan di Jawa Barat.

Faktor-Faktor Kemunduran Kerajaan Galuh

Kemunduran dalam Sejarah Kerajaan Galuh terjadi secara bertahap. Salah satu faktor utama adalah melemahnya kekuasaan pusat akibat konflik internal dan perubahan sistem politik. Selain itu, masuknya pengaruh Islam di pesisir utara Jawa Barat juga mengubah tatanan sosial dan keagamaan masyarakat.

Tekanan dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Cirebon dan Banten turut mempercepat runtuhnya sistem kerajaan Hindu di wilayah Sunda. Kerajaan Galuh akhirnya kehilangan pengaruh politiknya dan melebur ke dalam struktur kekuasaan baru yang bercorak Islam.

Perubahan ini tidak selalu bersifat destruktif, melainkan merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap dinamika zaman.

Kesimpulan

Sejarah Kerajaan Galuh merupakan bukti nyata bahwa wilayah Sunda memiliki tradisi peradaban yang maju dan berakar kuat sejak masa klasik. Dari pengaruh awal Salakanegara, berdirinya Galuh sebagai kerajaan mandiri, masa kejayaan budaya, hingga kemundurannya akibat perubahan zaman, Galuh memainkan peran penting dalam membentuk identitas masyarakat Jawa Barat.

Mempelajari sejarah Kerajaan Galuh bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga memahami nilai-nilai kebijaksanaan, toleransi, dan kemampuan adaptasi yang diwariskan oleh leluhur kita. Sejarah mengajarkan bahwa setiap peradaban mengalami siklus bangkit dan runtuh, namun nilai budayanya dapat terus hidup jika dipelajari dan dijaga.

Pertanyaannya, sejauh mana kita hari ini benar-benar memahami dan menghargai warisan sejarah lokal sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia?

Daftar Referensi
Ekadjati, E. S. (2009). Sejarah Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama.
Munandar, A. A. (2019). Arkeologi Sejarah Indonesia. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010). Sejarah Nasional Indonesia Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka.
Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia since c.1200. Stanford University Press.
Djafar, H. (2011). Kerajaan dan Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
Noorduyn, J. (1982). “The Galuh Kingdom and Early Sundanese History.” Journal of Southeast Asian Studies