Hubungan Geopolitik Kesultanan Ottoman dan Kesultanan Aceh Darussalam Abad ke-16

Bayangkan sebuah kapal layar kecil yang berlayar dari ujung barat laut Pulau Sumatra menuju jantung Kekaisaran Ottoman di Istanbul menempuh ribuan mil laut, melewati badai, ancaman perompak, dan armada Portugis yang mengintai di sepanjang jalur pelayaran. Di dalamnya, para utusan Kesultanan Aceh Darussalam membawa sesuatu yang tampak sederhana: segenggam lada. Namun di balik hadiah yang tampak remeh itu, tersimpan sebuah misi diplomatik besar yang akan mengubah peta kekuatan maritim di Asia Tenggara pada abad ke-16. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal Hubungan Geopolitik Kesultanan Ottoman dan Kesultanan Aceh Darussalam Abad ke-16, sebuah babak sejarah yang menunjukkan bagaimana solidaritas keislaman, kepentingan ekonomi, dan strategi militer dapat menyatukan dua kekuatan besar yang terpisah oleh jarak geografis yang sangat jauh.

Hubungan antara Kesultanan Aceh Darussalam di ujung barat Nusantara dan Kesultanan Ottoman di Timur Tengah bukanlah sekadar catatan kaki dalam sejarah dunia Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh peneliti Emine Dingeç dalam kajiannya di Journal of Turkish Studies, hubungan Ottoman-Aceh dimulai ketika Portugis yang ingin mendominasi aktivitas perdagangan di Selat Malaka mengancam wilayah Aceh, dan hubungan ini kemudian berkembang seiring upaya Ottoman menunjukkan kekuatan lautnya kepada Portugis (Dingeç, 2010). Artikel ilmiah populer ini akan mengupas secara mendalam latar belakang, bentuk kerja sama, hingga dampak geopolitik dari relasi strategis tersebut, dengan merujuk pada sumber-sumber sejarah dan penelitian akademik yang kredibel.

Latar Belakang: Ancaman Bersama dari Portugis

a. Krisis Jatuhnya Malaka (1511)

Untuk memahami mengapa dua kesultanan yang terpaut ribuan kilometer bisa menjalin aliansi strategis, kita harus mundur ke tahun 1511, saat Alfonso de Albuquerque memimpin armada Portugis menaklukkan Kesultanan Malaka. Penaklukan ini bukan sekadar pergantian penguasa lokal, melainkan sebuah guncangan geopolitik besar yang mengubah tatanan perdagangan di Asia Tenggara secara fundamental. Selat Malaka, yang sebelumnya menjadi jalur perdagangan bebas yang dikuasai jaringan saudagar Muslim, kini berubah menjadi wilayah yang dikendalikan oleh kekuatan Kristen Eropa yang menerapkan sistem monopoli dan pajak (cartaz) terhadap kapal-kapal dagang yang melintas.

Dampak dari blokade ini sangat luas. Pertama, arus rempah-rempah terutama lada, cengkih, dan pala yang selama berabad-abad mengalir melalui jaringan pedagang Muslim menuju Laut Merah dan kemudian ke pasar Mediterania, kini terancam terputus atau setidaknya harus melalui pengawasan ketat Portugis. Kedua, dan tidak kalah pentingnya, jalur pelayaran haji umat Islam dari Nusantara menuju Mekkah turut terganggu, karena banyak kapal peziarah yang menggunakan rute pelayaran yang sama dengan kapal-kapal dagang rempah. Sebagaimana dicatat oleh Anthony Reid, sejarawan yang menjadi rujukan utama dalam kajian sejarah Aceh, dominasi Portugis di Selat Malaka memaksa para penguasa Muslim di kawasan tersebut mencari jalan keluar politik dan militer untuk mempertahankan eksistensi mereka (Reid, 1969, sebagaimana dikutip ulang dalam kajian Aceh-Ottoman kontemporer).

Bagi Kesultanan Aceh Darussalam, yang pada masa itu sedang tumbuh menjadi kekuatan baru di pesisir utara Sumatra menggantikan peran Malaka dan Samudra Pasai, kehadiran Portugis bukan sekadar gangguan ekonomi, melainkan ancaman eksistensial. Aceh berambisi menjadi pusat perdagangan dan kekuatan politik baru di Selat Malaka, namun ambisi tersebut langsung berhadapan dengan kekuatan Portugis yang jauh lebih unggul dalam teknologi persenjataan, khususnya meriam dan kapal perang bergaya Eropa.

b. Kepentingan Ekonomi dan Keagamaan yang Saling Melengkapi

Ancaman Portugis inilah yang kemudian mempertemukan kepentingan Aceh dan Ottoman dalam satu titik strategis. Bagi Aceh, kebutuhan akan bantuan militer sangat mendesak. Sultan Alauddin Ri'ayat Syah al-Kahar, sultan ketiga Aceh yang memerintah sekitar tahun 1537/1539 hingga 1571, dikenal sebagai penguasa yang paling gencar melakukan konsolidasi kekuatan militer dan diplomasi luar negeri. Ia bahkan dua kali memimpin serangan ke Malaka untuk merebutnya dari tangan Portugis, yakni pada periode 1547 dan 1568 (National Geographic Indonesia, 2024). Namun, kekuatan militer Aceh sendirian dinilai belum cukup untuk menghadapi superioritas persenjataan Portugis, sehingga bantuan dari kekuatan Islam besar seperti Ottoman menjadi kebutuhan strategis yang mendesak.

Di sisi lain, Kekaisaran Ottoman yang pada masa itu berada di puncak kejayaannya di bawah Sultan Sulaiman al-Qanuni (Suleiman the Magnificent) dan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Selim II, memiliki kepentingan yang tidak kalah besar. Pertama, kepentingan ekonomi: Ottoman ingin memastikan jalur perdagangan rempah-rempah melalui Laut Merah tetap terbuka dan tidak sepenuhnya dimonopoli oleh Portugis yang mengambil jalur alternatif melalui Tanjung Harapan. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian mengenai kebijakan maritim Ottoman di Samudra Hindia, keberhasilan Portugis membangun jalur pelayaran langsung ke Eropa mengancam pendapatan negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi perantara utama perdagangan rempah dunia (Casale, 2010).

Kedua, kepentingan keagamaan dan legitimasi politik. Sebagai pemegang gelar Khalifah umat Islam sejak penaklukan Mesir pada 1517, Ottoman memposisikan diri sebagai pelindung (hami) seluruh umat Islam di dunia, termasuk komunitas Muslim di kawasan yang jauh seperti Nusantara. Permintaan bantuan dari Aceh memberikan kesempatan bagi Ottoman untuk menegaskan peran tersebut sekaligus memperluas pengaruh politik dan keagamaannya hingga ke ujung timur dunia Islam. Kajian yang dipublikasikan dalam Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya menegaskan bahwa Aceh dianggap sebagai sekutu terkuat Ottoman di wilayah timur pada abad ke-16 dan ke-17, di mana kedua pemerintahan saling bertukar hadiah dan memperoleh keuntungan bersama, baik dalam bentuk perdagangan maupun teknologi dan militer (Badri, 2021).

Dengan demikian, hubungan Ottoman-Aceh lahir dari perpaduan dua kebutuhan besar: kebutuhan pertahanan dan kelangsungan hidup politik bagi Aceh, serta kebutuhan menjaga stabilitas jalur perdagangan dan legitimasi keagamaan bagi Ottoman. Kombinasi kepentingan pragmatis dan ideologis inilah yang menjadikan aliansi ini begitu kuat dan bertahan lama dalam ingatan kolektif masyarakat Aceh hingga saat ini.

Bentuk Kerja Sama: Diplomasi dan Bantuan Militer

a. Utusan Diplomatik dan Surat Lada Secangkup

Hubungan resmi antara Aceh dan Ottoman tercatat mulai terjalin sejak masa pemerintahan Sultan Salahuddin, sultan kedua Kesultanan Aceh, dan kemudian mengalami puncaknya pada masa Sultan Alauddin Ri'ayat Syah al-Kahar (Badri, 2021). Salah satu catatan sejarah paling penting mengenai hubungan ini terdapat dalam karya sastra sejarah klasik Bustan al-Salatin karya Nuruddin al-Raniri, seorang ulama besar yang hidup pada masa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Menurut catatan tersebut, permintaan bantuan Aceh kepada Ottoman untuk menghadapi Portugis di Malaka menjadi titik awal terjalinnya hubungan resmi antara kedua kesultanan sebagai sesama kekuatan Islam (dikutip dalam kajian "Aceh-Ottoman Relation in Bustan al-Salatin").

Kisah yang paling melekat dalam ingatan kolektif masyarakat Aceh adalah kisah pengiriman utusan yang membawa hadiah berupa lada sebagai simbol persaudaraan dan kejujuran. Menurut versi cerita yang berkembang, para utusan Aceh menempuh perjalanan panjang dan berat menuju Istanbul, bahkan sampai harus menjual sebagian hadiah yang mereka bawa untuk membiayai hidup mereka selama menunggu kesempatan bertemu Sultan. Ketika akhirnya mereka diterima di istana menurut satu versi pada masa pemerintahan Sultan Selim II, putra Sultan Sulaiman al-Qanuni yang tersisa dari hadiah tersebut hanyalah "secupak" atau segenggam lada. Namun, alih-alih meremehkan hadiah yang tampak kecil itu, Sultan Ottoman justru terkesan dengan kejujuran dan ketulusan para utusan Aceh, sehingga beliau berjanji memberikan bantuan militer sebagai balasannya (Kompas.com, 2023; Indonesiancultures.com, 2022).

Peristiwa inilah yang kemudian dikenal secara populer sebagai kisah "Surat Lada Secangkup" atau "lada secupak", yang meskipun detail historisnya masih diperdebatkan oleh para sejarawan misalnya mengenai sultan Aceh mana yang sesungguhnya mengirim utusan tersebut, apakah Sultan Alauddin Ri'ayat Syah al-Kahar pada dekade 1560-an ataukah Sultan Iskandar Muda pada awal abad ke-17 sebagaimana disebutkan dalam Hikayat Meukuta Alam tetap menjadi simbol kuat dari semangat persaudaraan lintas benua antara dua kekuatan Islam (Kompas.com, 2023). Terlepas dari perbedaan versi tersebut, para sejarawan sepakat bahwa inti dari peristiwa ini adalah nyata: adanya kontak diplomatik resmi antara istana Aceh dan istana Ottoman pada paruh kedua abad ke-16, yang didorong oleh kebutuhan mendesak Aceh untuk mendapatkan dukungan militer melawan Portugis.

b. Transfer Teknologi Militer dan Pasukan Ottoman

Respons Ottoman terhadap permintaan bantuan Aceh tidak berhenti pada simbol diplomatik semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk bantuan militer yang konkret. Berdasarkan catatan sejarah yang dihimpun oleh National Geographic Indonesia, pada tahun 1562 seorang utusan dari Aceh secara resmi meminta meriam kepada Sultan Turki untuk melawan Portugis, dan permintaan tersebut disambut baik oleh pihak Ottoman yang menyiapkan sejumlah kapal berisi senjata dan tenaga ahli untuk dikirim ke Aceh (National Geographic Indonesia, 2024).

Namun demikian, perjalanan bantuan tersebut tidaklah mulus. Dari sejumlah kapal yang awalnya disiapkan untuk berangkat ke Aceh, tidak semuanya berhasil sampai ke tujuan. Sebagian kapal terpaksa dialihkan untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Yaman, sehingga hanya sebagian kecil armada menurut catatan, hanya dua kapal yang benar-benar berhasil berlayar langsung menuju Aceh (National Geographic Indonesia, 2024). Meskipun jumlah bantuan yang sampai tidak sebesar yang direncanakan semula, kedatangan para prajurit, ahli strategi perang, dan terutama para perajin meriam Ottoman tetap memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kemampuan militer Aceh.

Sejarawan Giancarlo Casale, dalam karyanya mengenai dokumen-dokumen Ottoman abad ke-16 terkait kontak dengan Aceh, menjelaskan bahwa hubungan Ottoman-Aceh telah menarik perhatian besar dari para peneliti sejak studi perintis Anthony Reid, dan bahwa Ottoman memang secara serius memperhitungkan Aceh sebagai mitra strategis di kawasan timur dalam kerangka kebijakan maritim mereka di Samudra Hindia (Casale, 2019). Bantuan yang diberikan Ottoman kepada Aceh mencakup tidak hanya persenjataan, tetapi juga transfer pengetahuan taktik perang, pelatihan penggunaan senjata api, serta menurut beberapa tradisi lisan keterlibatan prajurit-prajurit berpengalaman dari kalangan militer Ottoman yang turut memperkuat komposisi pasukan Kesultanan Aceh, yang pada masa Sultan Alauddin al-Kahar diketahui terdiri dari campuran prajurit Turki, Kamboja, dan Malabar (National Geographic Indonesia, 2024).

c. Pembangunan Industri Persenjataan Lokal dan Meriam Lada Sicupak

Salah satu warisan paling penting dari kerja sama militer ini adalah transfer teknologi pengecoran meriam yang memungkinkan Aceh membangun kemampuan produksi senjata secara mandiri, tidak sekadar bergantung pada pasokan dari luar. Dengan kehadiran para ahli dan perajin senjata Ottoman, Kesultanan Aceh secara bertahap mampu mendirikan tempat pengecoran meriam sendiri, sehingga Aceh tidak hanya menjadi penerima bantuan senjata, tetapi juga berkembang menjadi salah satu pusat produksi persenjataan api paling maju di kawasan Asia Tenggara pada masanya.

Bukti fisik paling terkenal dari hasil kerja sama ini adalah meriam yang dikenal dengan nama Meriam Lada Sicupak (atau Lada Secupak), yang hingga kini masih dapat dijumpai keberadaannya, salah satunya di Desa Balang Balok/Blang Balok, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur (Kompas.com, 2023; AJNN, 2022). Nama "sicupak" sendiri berasal dari bahasa Aceh yang berarti "segenggam", merujuk pada jumlah lada yang tersisa dari hadiah para utusan Aceh ketika akhirnya diterima oleh Sultan Ottoman, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Meriam ini menjadi simbol material yang paling nyata dari hubungan diplomatik dan militer antara kedua kesultanan, dan hingga sekarang tetap dijaga oleh masyarakat setempat sebagai artefak bersejarah yang membanggakan (AJNN, 2022).

Selain Meriam Lada Sicupak, para peneliti juga mencatat adanya artefak lain yang memperkuat bukti hubungan ini, termasuk koin emas Kesultanan Aceh yang mencantumkan nama Sultan Alauddin Ri'ayat Syah al-Kahar berdampingan dengan nama Sultan Sulaiman al-Qanuni, serta bendera kesultanan Aceh yang disebut-sebut mengambil inspirasi dari bendera Ottoman (Reid, 1969; Anon, 2005, sebagaimana dikutip dalam kajian "Aceh-Ottoman Relation in Bustan al-Salatin"). Artefak-artefak ini menegaskan bahwa relasi Aceh-Ottoman bukan sekadar mitos atau legenda rakyat semata, melainkan memiliki jejak material dan dokumenter yang dapat ditelusuri secara akademik.

3. Dampak Geopolitik bagi Dunia Abad ke-16

a. Terciptanya Keseimbangan Kekuatan (Balance of Power) di Asia Tenggara

Dampak paling langsung dari kerja sama Ottoman-Aceh adalah terciptanya keseimbangan kekuatan baru di kawasan Selat Malaka dan sekitarnya. Sebelum bantuan Ottoman datang, Portugis nyaris tidak memiliki penantang yang sepadan dalam hal teknologi persenjataan di kawasan tersebut. Namun, dengan hadirnya meriam-meriam bergaya Ottoman dan keahlian taktik perang yang ditransfer ke Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam tumbuh menjadi kekuatan militer yang sangat disegani, tidak hanya oleh Portugis, tetapi juga oleh kerajaan-kerajaan lokal lain di Sumatra dan Semenanjung Malaya.

Kajian Emine Dingeç menyimpulkan bahwa kebijakan Ottoman yang sukses di Samudra Hindia menjadi salah satu penyebab penting kegagalan Portugis dalam mendominasi sepenuhnya kawasan Asia Tenggara, karena keseimbangan kekuatan laut yang tercipta akibat dukungan Ottoman kepada sekutu-sekutunya, termasuk Aceh (Dingeç, 2010). Meskipun Aceh tidak pernah berhasil merebut kembali Malaka secara permanen dari tangan Portugis, kekuatan militer yang dibangun dengan bantuan Ottoman cukup untuk membuat Portugis kesulitan memperluas dominasinya lebih jauh ke wilayah pesisir barat Sumatra dan jalur pelayaran menuju Laut Merah. Dengan kata lain, ambisi Portugis untuk menguasai seluruh jaringan perdagangan maritim Nusantara secara mutlak berhasil digagalkan, atau setidaknya dibatasi secara signifikan, berkat eksistensi Aceh sebagai kekuatan penyeimbang.

b. Lahirnya Legitimasi "Serambi Mekkah"

Selain dampak militer, hubungan dengan Ottoman juga memberikan dampak besar terhadap legitimasi politik dan keagamaan Kesultanan Aceh. Pengakuan dan dukungan dari Ottoman sebagai kekuatan Islam terbesar dan pemegang gelar Khalifah pada masa itu memperkuat posisi Aceh sebagai representasi kekuatan Islam yang sah di kawasan Asia Tenggara. Hal ini sejalan dengan analisis yang menyebutkan bahwa hubungan Aceh dengan negara Ottoman tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang kebutuhan militer semata, melainkan juga sebagai bagian dari investasi politik yang disengaja oleh para sultan Aceh untuk mengintegrasikan diri dengan pusat dunia Islam (kajian "The Sultanate of Aceh Darussalam As A Constructive Power").

Legitimasi keagamaan ini pada gilirannya memperkuat identitas Aceh sebagai pusat peradaban dan studi Islam terkemuka di Nusantara, yang kelak dikenal luas dengan julukan "Serambi Mekkah". Aceh berkembang menjadi tujuan para pelajar dan ulama dari berbagai wilayah di Nusantara untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman, sekaligus menjadi titik transit penting bagi para jamaah haji dari kawasan Asia Tenggara yang hendak menuju Mekkah. Dengan demikian, hubungan geopolitik dengan Ottoman tidak hanya berdampak pada aspek pertahanan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan identitas keagamaan dan intelektual Aceh yang bertahan hingga berabad-abad kemudian.

c. Terbentuknya Jalur Perdagangan Maritim Islam yang Lebih Aman

Dampak geopolitik ketiga yang tidak kalah penting adalah terjaganya jaringan perdagangan maritim Islam yang relatif aman dari monopoli penuh bangsa Eropa. Dengan Aceh yang mampu mempertahankan diri dan bahkan mengembangkan kekuatan maritimnya sendiri berkat dukungan Ottoman, para pedagang Muslim dari berbagai penjuru mulai dari Gujarat, Arab, Persia, hingga pedagang lokal Nusantara memiliki alternatif jalur perdagangan yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Portugis. Pelabuhan-pelabuhan di bawah kekuasaan Aceh, seperti Banda Aceh dan beberapa pelabuhan di pesisir barat Sumatra, berkembang menjadi pusat perdagangan alternatif yang penting menggantikan sebagian fungsi Malaka yang telah dikuasai Portugis.

Kondisi ini sejalan dengan kepentingan Ottoman yang sejak awal memang menginginkan agar jalur perdagangan rempah-rempah menuju Laut Merah tidak sepenuhnya terputus akibat blokade Portugis di Selat Malaka. Dengan terjaganya eksistensi Aceh sebagai kekuatan maritim yang independen, jalur distribusi rempah-rempah dari Nusantara menuju pasar Timur Tengah dan Mediterania tetap dapat berjalan, meskipun tidak lagi sebesar dan semudah pada masa sebelum jatuhnya Malaka. Jaringan perdagangan maritim Islam yang terbentuk ini menjadi salah satu manifestasi konkret dari keberhasilan diplomasi dan kerja sama militer antara Ottoman dan Aceh dalam menghadapi tantangan kolonialisme Eropa pada abad ke-16.

Kesimpulan

Hubungan Geopolitik Kesultanan Ottoman dan Kesultanan Aceh Darussalam Abad ke-16 merupakan salah satu contoh paling menarik tentang bagaimana solidaritas keislaman dapat berpadu secara harmonis dengan kepentingan ekonomi dan strategi pertahanan dalam sejarah dunia Islam pra-modern. Berawal dari ancaman bersama berupa dominasi Portugis atas Selat Malaka pasca-1511, kedua kesultanan yang terpisah jarak ribuan kilometer ini berhasil membangun jalinan diplomasi dan kerja sama militer yang kokoh, ditandai dengan pengiriman utusan, transfer teknologi persenjataan, hingga pembangunan industri pengecoran meriam lokal di Aceh yang diwakili oleh artefak legendaris Meriam Lada Sicupak.

Dampak dari kerja sama ini melampaui aspek militer semata. Aceh tumbuh menjadi kekuatan penyeimbang yang membatasi ambisi ekspansi Portugis di Asia Tenggara, memperoleh legitimasi keagamaan yang memperkuat identitasnya sebagai "Serambi Mekkah", serta turut menjaga keberlangsungan jaringan perdagangan maritim Islam di tengah gempuran monopoli dagang bangsa Eropa. Sebagaimana ditegaskan para sejarawan seperti Anthony Reid, Giancarlo Casale, dan Emine Dingeç, hubungan Ottoman-Aceh bukanlah sekadar kisah legenda rakyat, melainkan peristiwa sejarah yang memiliki bukti dokumenter dan arkeologis yang kuat, serta memberikan pengaruh nyata terhadap konstelasi geopolitik Samudra Hindia dan Asia Tenggara pada abad ke-16.

Mempelajari sejarah hubungan Ottoman-Aceh ini penting bukan hanya untuk mengenang kejayaan masa lalu, tetapi juga untuk memahami bagaimana bangsa-bangsa dengan sumber daya terbatas dapat membangun aliansi strategis yang cerdas demi mempertahankan kedaulatan dan identitasnya di tengah tekanan kekuatan besar. Sejarah bukan sekadar rangkaian tanggal dan nama yang harus dihafal, melainkan cermin yang dapat menuntun generasi masa kini dalam memahami akar identitas bangsa serta pentingnya solidaritas dan diplomasi lintas negara dalam menghadapi tantangan zaman.

Pertanyaan reflektif untuk pembaca: Jika Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16 mampu membangun aliansi strategis lintas benua demi mempertahankan kedaulatan dan jati dirinya di hadapan kekuatan kolonial yang jauh lebih besar, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari semangat diplomasi dan solidaritas tersebut untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi global di masa kini?

Daftar Referensi

Badri. (2021). Diplomatic Relations Between Aceh and Turkey During the Reign of Sultan Alauddin Mansur Shah (1577–1585/1586). Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya. Tersedia pada: jurnalbpnbsumbar.kemdikbud.go.id.

Casale, G. (2010). The Ottoman Age of Exploration. Oxford: Oxford University Press.

Casale, G. (2019). Documents on Sixteenth-Century Ottoman Contacts with Aceh. Dalam I. H. Kadı & A.C.S. Peacock (Eds.), Ottoman-Southeast Asian Relations: Sources from the Ottoman Archives (hlm. 33–74). Leiden: Brill.

Dingeç, E. (2010). Relations Between the Ottoman Empire and the Sultanate of Aceh in the 16th Century (XVI. Yüzyılda Osmanlı–Açe İlişkileri). Journal of Turkish Studies. DOI: 10.7827/TurkishStudies.1152.

Göksoy, İ. H. (2004). Güneydoğu Asya'da Osmanlı-Türk Tesirleri. Isparta: Fakülte Kitabevi.

Hurgronje, C. S. (1906). The Achehnese. Leiden: E.J. Brill.

Kompas.com. (2023, 28 Juli). Meriam Lada Sicupak, Bukti Hubungan Erat Aceh dan Turki Usmani. Diakses dari kompas.com.

National Geographic Indonesia. (2024, 2 Oktober). Meriam Lada Secupak: Tanda Cinta Kekaisaran Ottoman untuk Aceh. Diakses dari nationalgeographic.grid.id.

Al-Raniri, Nuruddin. Bustan al-Salatin (naskah klasik sejarah Kesultanan Aceh, ditulis pada abad ke-17, memuat catatan mengenai relasi Aceh-Ottoman abad ke-16).

Reid, A. (1969). Sixteenth Century Turkish Influence in Western Indonesia. Journal of Southeast Asian History, 10(3), 395–414. (Direvisi ulang dalam Reid, A. 2005, An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra, Singapore: Singapore University Press, hlm. 69–93.)

AJNN.net. (2022, 22 Desember). Meriam Lada Sicupak, Bukti Sejarah Perang Aceh yang Masih Tersisa. Diakses dari ajnn.net.