Gajah Mada: Mitos, Fakta, dan Cita-Cita Nusantara yang Belum Selesai

Nama Gajah Mada selalu hadir dalam diskursus sejarah Indonesia sebagai simbol persatuan, kekuasaan, dan cita-cita besar Nusantara. Ia bukan sekadar tokoh masa lalu, melainkan figur yang terus hidup dalam ingatan kolektif bangsa. Dari buku pelajaran sekolah hingga pidato kenegaraan, Gajah Mada kerap digambarkan sebagai arsitek penyatuan wilayah kepulauan yang kini disebut Indonesia. Namun, sejauh mana kisah tentang Gajah Mada merupakan fakta sejarah, dan bagian mana yang telah bercampur dengan mitos politik dan kebudayaan?

Pertanyaan ini penting karena sejarah bukan hanya tentang menghafal tokoh dan tanggal, melainkan memahami proses, konteks, dan dampak dari peristiwa masa lalu. Dengan menelaah Gajah Mada secara kritis dan ilmiah, kita dapat memahami bagaimana konsep Nusantara lahir, bagaimana kekuasaan dibangun, serta mengapa cita-cita persatuan itu masih menjadi pekerjaan besar hingga hari ini.

Artikel ini akan mengulas Gajah Mada: Mitos, Fakta, dan Cita-Cita Nusantara yang Belum Selesai dengan merujuk pada sumber-sumber primer seperti Pararaton dan Nagarakretagama, serta kajian para sejarawan modern.

Asal-Usul Gajah Mada: Antara Data Terbatas dan Tafsir Sejarah

Informasi mengenai latar belakang Gajah Mada sangat terbatas. Sumber utama yang menyebut namanya adalah Pararaton (Kitab Raja-Raja) dan Nagarakretagama karya Mpu Prapanca (1365 M). Tidak ada keterangan rinci mengenai tempat kelahiran, latar keluarga, maupun pendidikan awalnya. Hal ini menunjukkan bahwa historiografi Jawa Kuno lebih menekankan peran dan jabatan, bukan biografi personal sebagaimana historiografi modern (Pigeaud, 1960).

Menurut Pararaton, Gajah Mada pertama kali muncul sebagai bekel bhayangkara, pasukan pengawal raja Majapahit. Peran ini menempatkannya dekat dengan pusat kekuasaan, sekaligus membuka jalan bagi karier politiknya. Sejarawan Slamet Muljana (1979) menilai bahwa kenaikan Gajah Mada mencerminkan sistem meritokrasi terbatas di Majapahit, di mana kemampuan militer dan loyalitas dapat mengangkat seseorang ke posisi tinggi, meskipun bukan dari bangsawan utama.

Kesimpulan penting dari fase awal ini adalah bahwa Gajah Mada bukan tokoh yang “turun dari langit”, melainkan hasil dari struktur politik Majapahit yang memberi ruang bagi figur kuat untuk naik melalui prestasi. Hal ini relevan untuk memahami bahwa kejayaan Majapahit bukan hanya bergantung pada raja, tetapi juga pada birokrasi dan aparat militernya.

Peran Penentu dalam Peristiwa Pemberontakan Ra Kuti

Salah satu peristiwa krusial yang mengangkat nama Gajah Mada adalah pemberontakan Ra Kuti pada awal pemerintahan Raja Jayanegara (sekitar 1319 M). Dalam kondisi istana yang kacau dan penuh intrik, Gajah Mada berperan menyelamatkan raja dengan mengevakuasinya ke tempat aman, lalu memimpin strategi untuk menumpas pemberontakan tersebut (Pararaton).

Sejarawan H.J. de Graaf (1958) menilai bahwa keberhasilan Gajah Mada dalam peristiwa ini bukan sekadar tindakan militer, melainkan bukti kecerdasan politik. Ia mampu membaca peta kekuatan elite Majapahit dan bertindak cepat sebelum legitimasi kerajaan runtuh. Atas jasanya, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Patih Daha, dan akhirnya mencapai posisi tertinggi sebagai Mahapatih Amangkubhumi.

Peristiwa ini menegaskan bahwa stabilitas negara sering kali bergantung pada figur di balik layar kekuasaan. Kesimpulannya, Gajah Mada bukan hanya simbol ekspansi, tetapi juga penjaga keutuhan internal negara pada masa krisis.

Sumpah Palapa: Fakta Sejarah atau Konstruksi Ideologis?

Bagian paling terkenal dari kisah Gajah Mada adalah Sumpah Palapa. Dalam Pararaton, disebutkan bahwa Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati “palapa” sebelum berhasil menundukkan wilayah-wilayah seperti Gurun, Seram, Tumasik, Bali, Sunda, hingga Palembang.

Para sejarawan berbeda pendapat mengenai makna “palapa”. Sebagian menafsirkan palapa sebagai rempah atau kenikmatan duniawi, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol sumpah asketis (Muljana, 1979). Terlepas dari perdebatan makna literalnya, Sumpah Palapa jelas mencerminkan visi politik ekspansionis Majapahit.

Namun, perlu dicatat bahwa konsep “Nusantara” pada abad ke-14 berbeda dengan konsep negara bangsa modern. Menurut Denys Lombard (1996), penaklukan wilayah oleh Majapahit lebih bersifat hegemoni politik dan ekonomi, bukan integrasi administratif seperti negara modern. Dengan demikian, Sumpah Palapa adalah fakta historis yang kemudian diberi makna ideologis baru pada era nasionalisme Indonesia.

Kesimpulannya, Sumpah Palapa adalah contoh bagaimana sejarah dapat ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan zaman. Fakta sejarahnya nyata, tetapi maknanya terus berkembang.

Ekspansi Majapahit di Bawah Gajah Mada

Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi dan Hayam Wuruk, Gajah Mada memimpin ekspansi besar-besaran Majapahit. Wilayah kekuasaan Majapahit meluas ke Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, hingga sebagian Sumatra. Informasi ini diperkuat oleh Nagarakretagama yang mencatat daerah-daerah taklukan Majapahit (Prapanca, 1365).

Sejarawan Ricklefs (2008) menegaskan bahwa ekspansi ini tidak selalu dilakukan dengan kekerasan militer. Banyak wilayah yang masuk dalam pengaruh Majapahit melalui persekutuan politik, perkawinan elite, dan hubungan dagang. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Majapahit bersifat fleksibel dan pragmatis.

Kesimpulan dari fase ekspansi ini adalah bahwa keberhasilan Majapahit bukan hanya soal kekuatan senjata, tetapi juga kecakapan diplomasi dan ekonomi. Pelajaran ini relevan bagi Indonesia modern dalam mengelola keberagaman dan hubungan antardaerah.

Tragedi Perang Bubat dan Retaknya Citra Gajah Mada

Tidak semua kebijakan Gajah Mada berakhir gemilang. Perang Bubat (1357 M) menjadi titik gelap dalam kariernya. Peristiwa ini terjadi akibat konflik antara rombongan Kerajaan Sunda dan pihak Majapahit dalam rencana pernikahan Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka. Kesalahpahaman diplomatik berujung pada bentrokan berdarah yang menewaskan keluarga kerajaan Sunda (Ricklefs, 2008).

Peristiwa ini mengguncang legitimasi politik Majapahit dan merusak citra Gajah Mada. Ia kemudian mengundurkan diri dari jabatannya dan menjalani masa pensiun hingga wafat sekitar 1364 M.

Kesimpulannya, Perang Bubat mengajarkan bahwa ambisi politik tanpa sensitivitas budaya dapat berujung pada tragedi. Gajah Mada, sebagai manusia, tidak luput dari kesalahan, dan inilah sisi penting dari pembelajaran sejarah.

Mitos, Nasionalisme, dan Relevansi Gajah Mada Hari Ini

Pada masa pergerakan nasional abad ke-20, Gajah Mada diangkat sebagai simbol pemersatu bangsa. Nama “Nusantara” kembali dipopulerkan sebagai representasi wilayah Indonesia modern. Menurut Sartono Kartodirdjo (1992), proses ini merupakan bagian dari rekonstruksi sejarah untuk membangun identitas nasional.

Namun, penting untuk memahami bahwa Indonesia modern memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding Majapahit. Persatuan hari ini tidak bisa dibangun melalui penaklukan, melainkan melalui keadilan sosial, dialog, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Kesimpulannya, cita-cita Nusantara belum selesai karena ia bukan sekadar warisan sejarah, melainkan proyek berkelanjutan yang membutuhkan refleksi kritis.

Kesimpulan: Mengapa Gajah Mada Tetap Relevan?

Kisah Gajah Mada: Mitos, Fakta, dan Cita-Cita Nusantara yang Belum Selesai mengajarkan bahwa sejarah adalah ruang dialog antara masa lalu dan masa kini. Gajah Mada adalah tokoh besar dengan visi luar biasa, tetapi juga manusia dengan keterbatasan dan kesalahan.

Mempelajari sejarah Gajah Mada secara ilmiah membantu kita memahami bahwa persatuan tidak lahir secara instan, dan kekuasaan selalu membawa tanggung jawab moral. Dengan memahami sejarah secara kritis, kita dapat mengambil pelajaran tanpa terjebak dalam glorifikasi berlebihan.

Pertanyaannya, sebagai generasi penerus, apakah kita hanya akan mengagungkan sumpah dan simbol masa lalu, atau berani menerjemahkan cita-cita Nusantara itu ke dalam tindakan nyata hari ini?

Daftar Referensi

Prapanca, Mpu. Nagarakretagama. 1365.

Pararaton (Kitab Raja-Raja).

Muljana, Slamet. Menuju Puncak Kemegahan. Yogyakarta: LKiS, 1979.

Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia Since c.1200. Stanford University Press, 2008.

Lombard, Denys. Nusa Jawa: Silang Budaya. Jakarta: Gramedia, 1996.

de Graaf, H.J. Geschiedenis van Indonesië. 1958.

Kartodirdjo, Sartono. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia, 1992

Share :